Sejarah : Pengaruh COVID pada Politik dan Perekonomian Negeri

A. Dampak Politik

     Kehidupan politik di Indonesia berjalan cukup rumit ketika pandemi ini terjadi. Pembatasan pertemuan dan perkumpulan massa. Pengalokasian sumber daya ke sektor kesehatan. Peraturan-peraturan baru bersifat sementara yang terpaksa dan harus diputuskan. Pembatalan berbagai macam kebijakan disebabkan ancaman nyawa manusia. 

     Apakah benar sebesar itu dampaknya?    

     1. Perubahan Kebijakan Imigrasi 

     Menanggapi fakta bahwa penyebab penularan virus Covid-19 melalui kontak langsung. Kebijakan untuk membatasi adanya kegiatan imigrasi dikeluarkan oleh pemerintah. Akibatnya, seluruh lini pekerjaan dalam bidang keimigrasian terhenti sementara.

     2. Dikeluarkannya kebijakan PSBB

     Mulai 10 April 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan dimulai pertama kali di Ibu Kota Jakarta. Kebijakan ini dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan di setiap pertemuan khusus yang dikecualikan. Seperti leyanan kesehatan dan penyedia stok bahan pangan. 

     3. Dikeluarkannya Kebijakan New Normal

     Dua bulan setelah PSBB diterapkan. Kebijakan ini akhirnya diputuskan pada 31 Mei 2020. New Normal adalah penyesuaian diri terhadap situasi pandemi. Dalam Era ini, larangan sektor ekonomi dan industri, serta pariwisata, ataupun sebagian usaha yang mengharuskan adanya massa agat tetap berjalan diberi kelonggaran. Segala aktivitas tadi harus menyesuaikan diri dan menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan yang dilakukan. Guna mencegah munculnya klaster-klaster baru

     4. Penundaan Pilkada Serentak

     Pilkada serentak awalnya akan dilakukan bulan September 2020. Melihat keadaan serta statistik pasien covid-19 yang masih terus bertambah, pemerintah memutuskan pilkada serentak diundur hingga Desember 2020. Hal ini mengacu pada KPU RI No.: 179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020.

     5. Wacana Reshufle Kabinet

      Berita paling santer dari ranah politik adalah pidato presiden Joko Widodo yang menegur keras menteri kesehatan Bapak Terawan. Disusul wawancara monolog Najwa Shihab yang dengan satir meminta menkes Terawan untuk mundur. Hal ini memicu argumen masyarakat meledak di sosial media.   

        

B. Dampak Ekonomi. 

     Sektor Ekonomi mengalami krisis yang cukup besar sejak pandemi terjadi. Pembatasan masa membuat tidak sedikit usaha yang gulung tikar. Pariwisata ditutup. Layanan umum hanya memperbolehkan kunjungan yang dibatasi dengan ketat. Bisnis memiliki masalah pengiriman. Perdagangan dan Investasi turun jauh. Penerbangan dikurangi secara maksimal. Pembatasan Sosial Berskala Besar menyebabkan tidak hanya Indonesia, melainkan Dunia mengalami krisis ekonomi. Berikut dampak ekonomi yang terjadi:  

Sumber: Jurnal Benefita 5(2)

Gambar 1. Outbreaks Affected Both Equity and Fixed Income Market

     1. Untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK, lebih dari 1,5 juta,” . Dari jumlah ini, 90 persen dirumahkan dan 10 persen kena-PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan  265 ribu pekerja informal. 

     2. Selanjutnya dampak kedua, PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3 pada Maret 2020. Padahal dari angka terakhir yaitu Agustus 2019, PMI Manufacturing masih berada di angka 49. Adapun PMI Manufacturing ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan.

     3. Ketiga, impor pada triwulan I 2020 turun 3,7 persen year-to-date (ytd).   

     4. Inflasi/ peningkatan harga secara umum dan terus menerus Maret 2020 mencapai 2,96 persen year-on-year (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.

     5. Kelima, 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.

     6. Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina.

    7. Ketujuh,  angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai Rp 207 miliar. Sekitar Rp 4,8 di antaranya disumbang dari penerbangan dari dan ke Cina.

     8. Penurunan okupansi/penempatan pada 6 ribu hotel turun hingga 50 persen. Selain itu, kata Sri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama juga memperkirakan potensi kehilangan devisa pariwisata bisa mencapai setengah dari tahun lalu.

Oleh Galih dan Rizki

Daftar Pustaka.